Sejarah sering kali dibentuk, dikendalikan, bahkan dihapus oleh mereka yang memegang kekuasaan. Tujuannya demi mempertahankan legitimasi kekuasaan, sehingga tidak jarang melakukan rekayasa narasi sejarah yang menguntungkan, sembari mengubur bagian-bagian yang dianggap berbahaya atau tidak sesuai dengan citra kekuasaan yang ingin dibangun. Fenomena tersebut bahkan tercermin dalam cerita fiksi Manga/anime One Piece.
Dalam cerita One Piece terdapat Pemerintah Dunia yang terdiri dari 20 kerajaan yang kemudian menyatu dan membentuk Pemerintahan untuk menguasai dunia One Piece. Pemerintah Dunia One Piece memiliki hierarki dari mulai yang tertinggi hingga terendah. Hierarki tertinggi dalam Pemerintahan Dunia One Piece adalah seorang bernama Im Sama yang merupakan pemimpin tertinggi sekaligus memegang kendali atas seluruh kehidupan di dunia One Piece. Kemudian hierarki dibawahnya adalah Gorosei yang merupakan 5 dewan/tetua dari bangsa naga langit (Tenryuubito) yang menjalankan perintah dari Im Sama untuk mengawasi dan memegang kendali otoritas terbesar atas dunia One Piece. Selanjutnya adalah Tenryuubito atau Kaum Naga Langit yang merupakan keturunan langsung dari 20 kerajaan yang kemudian menyatu untuk mengalahkan kerjaan kuno pada masa Void Century (abad kekosongan)dan membentuk Pemerintahan Dunia. Pemerintah Dunia One Piece juga memiliki 2 kekuatan besar yang terdiri dari Angkatan Laut dan Shicibukai yang merupakan kekuatan militer terbesar di lautan bagi Pemerinah Dunia One Piece.
Void Century (Seratus Tahun yang Hilang)
Adapun intisari cerita dalam One Piece yaitu Void Century atau seratus tahun yang hilang atau abad kekosongan. Void Century merupakan sejarah dunia One Piece yang dihapuskan oleh Pemerintah Dunia, sehingga bagi siapapun yang mencoba mengungkapkan Void Century akan dihukum mati oleh Pemerintah Dunia. Pemerintah Dunia menghilangkan seratus tahun yang hilang bukan karena takut pada masa lalu, tetapi karena kebenaran yang dapat mengancam legitimasi pemerintahan mereka.
Dalam cerita One Piece, terdapat sebuah pulau bernama Ohara yang sebagian besar dihuni oleh arkeolog. Para arkeolog di Ohara, melakukan penelitian terhadap batu-batu Poneglyph yang merupakan kunci untuk mengungkapkan kebenaran tentang Void Century. Poneglyph sendiri adalah prasasti misterus dengan sejarah yang tertulis dalam bentuk huruf-huruf kuno dan tersebar di pulau-pulau di Dunia dalam cerita One Piece. Namun, saat Pemerintah Dunia mengetahui tindakan yang dilakukan oleh para arkeolog di Ohara, maka Pemerintah Dunia memerintahkan melalui organisasi militer utamanya yaitu World Government (Angkatan Laut) untuk melakukan penghancuran pulau tersebut beserta penghuninya melalui Buster Call (metode penghancuran suatu pulau sampai rata).
Legitimasi Sejarah Oleh Penguasa
Cerita One Piece secara tidak langsung mengambarkan kritik terhadap bentuk otoritarianisme yang berusaha mengendalikan informasi dari sejarah. Terlihat bagaimana Pemerintah Dunia One Piece menggunakan kekuatan militernya dalam penghancuran pulau Ohara untuk menutup akses terhadap masa lalu yang berpotensi mengancam legitimasi kekuasaannya. Kita mengetahui bagaimana tokoh bernama Ibrahim Datuk Tan Malaka yang dilenyapkan dalam barisan pahlawan nasional pada masa Orde Baru. Padahal pada tahun 1963 Presiden Indonesia Soekarno secara resmi mengangkatnya menjadi Pahlawan Kemerdekaan Nasional.[1] Namun, saat rezim baru lahir yaitu Orde Baru yang melarang PKI dan ideologi berpaham komunis. Sehingga, para tokoh kiri yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dikerdilkan dengan dalih mencegah paham komunis berkembang, salah satu tokonya ialah Ibrahin Datuk Tan Malaka.
Batu Poneglyph di cerita One Piece merupakan simbol arsip-arsip sejarah alternatif. Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat dikaitkan dengan kebenaran atas tragedi pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa silam di Indonesia. Konsep Void Century mencerminkan bagaimana sebuah kekuasaan dapat menghapus masa lalu dan membangun narasi sejarah yang searah dengan kekuasaannya. Sejarah dapat menjadi alat politik untuk mempertahankan dominasi. Dalam hal penulisan ulang sejarah yang diolah oleh Pemerintah Indonesia saat ini, berpotensi menjadi alat untuk menutupi peristiwa atau tokoh yang dianggap tidak menguntungkan bagi kekuasaan saat ini.
Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kebudayaan kini tengah menjalani suatu proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang ditargetkan akan rampung pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan hari Kemerdekaan Indonesia. Langkah ini, meskipun secara formal dimaksudkan untuk menghasilan buku ‘sejarah resmi’ dengan orientasi dan kepentingan nasional dan memperbaiki narasi sejarah nasional agar inklusif dan berbasis bukti ilmiah terbaru,[2] namun proyek ini tidak terlepas akan penolakan yang terjadi dari berbegai elemen masyarakat. Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pelabelan ‘sejarah resmi’ akan menutup interpretasi yang beragam dan dinamis di masyarakat. Bahkan, menurut Hamid, tindakan tersebut merupakan manipulasi sejarah yang berpotensi menghilangkan peristiwa dan ketokohan yang dinilai tidak cocok dengan kepentingan kekuasaan.[3]
Sejarah bagi penguasa merupakan hal penting untuk membangun wacana ikatan relasional antara yang silam dengan yang kini. Legitimasi masa kini akan sangat ditentukan bagaimana masa lalu kemudian dikonstruksi sehingga terbentang kesejarahan yang saling mendukung. Sejarah dapat menguburkan kebenaran yang terjadi pada masa silam dengan pengendalian narasi dalam sejarah itu sendiri. Pertama, penambahan unsur-unsur keberhasilan, kejayaan-kejayaan dan mitos-mitos. Kedua, kebisuan sejarah yang mengarah kepada pembangunan legitimasi.[4]
Melihat bagaimana dalam cerita One Piece, tindakan Pemerintah Dunia yang menghapus Void Century demi legitimasi kekuasaan, mencerminkan upaya untuk mengontrol narasi masa lalu dan mencegah munculnya kebenaran yang membahayakan stabilitasi kekuasaan. Begitu pula dalam konteks Indonesia, sejarah tentang pelanggaran HAM, tokoh-tokoh kiri, atau perlawanan terhadap tiap rezim, sering kali dihapus, disimplifikasi, atau didistorsikan. Penulisan ulang sejarah seharusnya diarahkan untuk merekonstruksi narasi yang lebih adil dan beragam, bukan sekadar mengganti satu versi dominan dengan versi dominan lainnya atau satu versi sejarah tunggal. Sejarah seharusnya memberikan ruang bagi suara-suara yang selama ini dibungkam. Dalam hal ini, penting adanya keterlibatan publik yang memadai, akademisi independen, kelompok marjinal, para pihak korban HAM di masa lampau dan elemen lainnya yang dirugikan dalam penulisan ulang sejarah tersebut. Seharusnya, penulisan ulang sejarah tidak menjadi proyek represi kultural, melainkan langkah rekonsiliasi dan pengakuan atas kebenaran sejarah.
[1] Purnawan Basundoro, Tan Malaka, Persatuan Perjuangan dan Historiografi Indonesia Kontemporer, Historia Vol. 7, No. 2, Desember 2012, hlm. 97.
[2] https://www.tempo.co/politik/alasan-pemerintah-buat-penulisan-ulang-sejarah-indonesia-1513882#goog_rewarded
[3] https://www.tempo.co/politik/kontroversi-penulisan-ulang-sejarah-indonesia-1563498#goog_rewarded
[4] https://pusham.uii.ac.id/mb-publikasi/ketika-sejarah-berseragam/
Tinggalkan Balasan