Oleh: Silitonga, Jericho Nov
Samarinda, 21 Februari 2026 – Keputusan MKD pada 19 Februari kemarin bukan sekadar kabar burung, melainkan tamparan keras tepat di wajah rakyat Indonesia. Penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai Anggota DPR RI adalah sebuah penghinaan terang-terangan terhadap nalar publik. Bagaimana mungkin, seorang pejabat yang tanpa malu melabeli rakyatnya sendiri dengan
sebutan “tolol” justru kembali diberi karpet merah untuk duduk di kursi terhormat tanpa ada catatan evaluasi etik yang berarti?
Pernyataan kasar Sahroni pada Agustus lalu bukan sekadar “salah ucap”. Itu adalah cermin arogansi kekuasaan yang sesungguhnya. Rakyat yang membawa akumulasi kemarahan atas proses legislasi yang kotor dan tertutup justru dibalas dengan makian. Bukannya melakukan evaluasi mendalam terhadap perilaku anggotanya, DPR melalui MKD justru mempertontonkan aksi “cuci dosa” kolektif. MKD telah gagal menjadi benteng etika dan justru memilih untuk tuli, membuktikan bahwa di gedung parlemen, harga diri rakyat bisa ditukar dengan kompromi politik.
Keputusan ini adalah pembangkangan nyata terhadap prinsip meaningful participation. Ketika suara warga dianggap gangguan dan makian dianggap kewajaran, maka konstitusi kita sedang berada di titik terendah. Tanpa adanya sanksi tegas atau permintaan maaf yang tulus, DPR mengirimkan pesan bahwa mereka tidak butuh dievaluasi oleh siapa pun, apalagi oleh rakyat yang mereka anggap “tolol”.
Ironi ini merembet hingga ke jalanan, di mana nyawa rakyat jelata seolah tak lebih berharga dari asumsi kosong aparat. Seorang anak berusia 14 tahun, yang baru saja menyelesaikan ibadah salat subuhnya, harus meregang nyawa akibat hantaman helm Brimob hanya karena tuduhan balap liar yang tak terbukti. Lagi-lagi, kita melihat pola yang sama: nol evaluasi.
Setiap kali nyawa melayang di tangan instansi kepolisian, narasi yang muncul selalu tentang “oknum” tanpa pernah menyentuh akar masalah sistemik yang memelihara kekerasan. Jargon “Polisi Untuk Masyarakat” runtuh menjadi sekadar slogan sampah ketika instansi tersebut lebih sibuk membangun pembelaan diri ketimbang melakukan evaluasi total terhadap brutalitas
anggotanya. Ketika asumsi tanpa bukti bisa melegalkan penghilangan nyawa tanpa ada pertanggungjawaban institusi yang transparan, kita sedang dipaksa tunduk pada hukum rimba.
Darah yang tumpah di tangan aparat dan makian yang terlontar dari mulut wakil rakyat adalah dua sisi dari mata uang yang sama: Arogansi tanpa evaluasi. Keduanya menunjukkan betapa murahnya harga diri seorang warga negara di mata pemegang kuasa. Jika makian dibalas jabatan dan nyawa
hanya dibalas siaran pers, maka keadilan di negeri ini bukan lagi “mati”, melainkan telah dibunuh secara sengaja oleh mereka yang seharusnya menjaganya.