Oleh: Bambang
Beberapa hari lalu, sebuah potongan video pendek melintasi linimasa media sosial kita dengan narasi yang cukup untuk membuat alis siapa pun terangkat. Di dalamnya, seorang kader organisasi mahasiswa—dengan nada bicara yang meyakinkan dan gestur tangan yang mantap—melontarkan sebuah klaim statistik yang mencengangkan: “Satu orang yang berproses di organisasi ini sebanding dengan seratus dua puluh mahasiswa biasa”.
Sebuah pernyataan yang sangat berani, bukan? Rasio 1:120. Angka ini secara otomatis enempatkan seorang kader di puncak struktur piramida kampus, seolah-olah mereka adalah “MAHA-mahasiswa” yang memiliki kapasitas intelektual dan ketajaman nalar seratus kali lipat lebih hebat dibanding rekan-rekan mereka yang “hanya” sibuk di perpustakaan atau mengejar nilai IPK.
Namun, alih-alih memicu decak kagum, klaim heroik ini justru menjadi sasaran empuk sikap skeptis publik. Video tersebut seolah menjadi bensin yang menyiram api kritik terhadap wajah aktivisme mahasiswa hari ini. Sebab, di balik retorika yang menggetarkan, ada sebuah rahasia umum yang pahit: banyak dari mereka yang mengaku “berkualitas seratus dua puluh orang” ini
justru terjebak dalam labirin masa studi yang membengkak.
Mari kita bedah angka “120” itu dengan kepala dingin. Jika satu kader benar-benar setara dengan ratusan mahasiswa biasa, maka secara logika, mereka seharusnya menjadi mesin solusi bagi permasalahan akademik maupun sosial. Namun, yang sering kita temukan justru fenomena disrupsi intelektual. Nalar kritis yang selama ini dibanggakan sering kali terjebak dalam fenomena groupthink, di mana kemampuan berpikir mandiri kader menjadi lumpuh demi
menjaga keseragaman di dalam kelompok.
Banyak aktivis yang sangat mahir berorasi lantang tentang “kebenaran” di depan umum, namun ironisnya mereka justru mendadak bingung dan gagap ketika harus menyusun metodologi penelitian yang benar, membaca data statistik, atau memenuhi standar keahlian yang dibutuhkan di dunia kerja abad ke-21. Penting untuk diingat bahwa menjadi kritis itu bukan berarti hanya berani mendebat dosen di kelas dengan modal argumen yang emosional saja. Nalar kritis yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk membedah sebuah masalah secara objektif, menggunakan data, dan berpikir sistematis—kualitas yang sayangnya sering kali tidak terlihat dalam keseharian mereka yang mengaku sebagai “aktivis”.
Realitas di lapangan justru sering kali menunjukkan wajah yang muram. Tidak jarang, para “aktivis” ini memiliki catatan akademis yang jauh dari kata memuaskan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang berada di bawah standar rata-rata. Kursi-kursi di ruang kuliah pun lebih sering kosong ditinggalkan penghuninya yang lebih memilih berdiskusi di warung kopi ketimbang menyerap ilmu di dalam kelas. Bagaimana mungkin kualitas “seratus dua puluh orang” bisa diklaim jika disiplin dasar sebagai mahasiswa saja diabaikan?
Bagian paling menggelitik dari klaim ini adalah kontrasnya dengan realita akademik. Mengaku sebanding dengan 120 orang, tapi sering kali kalah telak oleh satu orang mahasiswa “biasa” dalam urusan menyelesaikan kewajiban paling dasar: Skripsi. Sering kali, rapat organisasi yang berlarut-larut hingga fajar dijadikan tameng untuk melarikan diri dari ketakutan menghadapi revisi dosen pembimbing. Idealisme yang melangit itu kerap kali mendarat darurat pada tumpukan draf penelitian yang mangkrak dan penuh debu di pojok kamar.
Pertanyaannya sederhana: Jika memimpin diri sendiri untuk disiplin hadir di kelas dan menyelesaikan tugas akademik saja gagal, bagaimana mungkin mereka bisa meyakinkan publik bahwa mereka mampu memimpin ratusan orang lainnya? Manajemen diri adalah unit terkecil dari kepemimpinan. Dan skripsi yang mangkrak adalah bukti nyata adanya kegagalan fundamental
dalam manajemen tersebut. Di sisi lain, mahasiswa “biasa” yang mereka remehkan mungkin sedang sibuk mengambil sertifikasi internasional, magang di industri global, atau membangun portofolio yang nyata. Mereka mungkin tidak pandai berorasi dengan bahasa langit, tapi mereka memiliki skill yang relevan dengan kebutuhan dunia nyata.
Sudah saatnya organisasi mahasiswa melakukan pembongkaran pola pikir secara internal. Kritikini bukan bermaksud membunuh semangat berorganisasi, melainkan sebuah ajakan untuk kembali ke garis perjuangan asal yang mengedepankan intelektualitas. Reputasi organisasi seharusnya
tidak dibangun di atas klaim angka yang bombastis, melainkan pada kemampuan kader untuk menyeimbangkan analisis sosial dengan integritas akademik. Kita membutuhkan aktivis yang mampu berorasi berbasis data, sekaligus mampu mengeksekusi skripsi dengan disiplin. Hanya dengan pembuktian nyata inilah, nilai seorang kader akan diakui tanpa perlu membanding-bandingkan angka yang semu.
Menjadi aktivis adalah pilihan yang mulia, namun menjadikannya alasan untuk memaklumi kemalasan berpikir dan kegagalan akademik adalah sebuah kenaifan. Klaim “1 banding 120” itu tidak akan pernah menjadi valid selama ijazah masih tersandera oleh rasa malas yang dibungkus rapi dengan label “sibuk berorganisasi”. Kualitas seorang mahasiswa tidak dihitung dari beberapa keras ia berteriak pada saat aksi atau seberapa banyak kartu anggota yang ia punya. Kualitas itu diuji saat ia mampu menyeimbangkan antara idealisme di jalanan dengan tanggung jawab di meja belajar. Jika skripsi saja masih mangkrak dan cara berpikir masih terjebak dalam groupthink yang kaku, mungkin sudah saatnya kita bertanya balik pada video viral itu: “Satu banding seratus duapuluh? Yakin?”.